Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

Guna mencapai tujuan SPMI Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi, maka semua unsur internal dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit di institusi selalu berpedoman pada prinsip:

  1. Prinsip Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada Unit Pengelola Program Studi (Jurusan) maupun pada perguruan tinggi;
  2. Prinsip Terstandar, SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi;
  3. Prinsip Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti;
  4. Prinsip Terencana dan Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus;
  5. Prinsip Terdokumentasi, Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis;
  6. Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
  7. Prinsip transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
  8. Prinsip Kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
  9. Prinsip Kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif, dan terarah, dengan berbasis padavisi, misi, dan tujuan kelembagaan;
  10. Prinsip Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;
  11. Prinsip Manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa, dan negara;
  12. Prinsip Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter; dan
  13. Prinsip Kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan teratur.
  14. Prinsip Efisien, yaitu  bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
  15. Prinsip Disiplin, yaitu bahwa pelaksanaan Kebijakan SPMI dilaksanakan penuh dengan kedisiplinan.
  16. Prinsip Integritas, yaitu bahwa pelaksanaan Kebijakan SPMI menjunjung nilai-nilai integritas yang dilaksanakan bagi segenap civitas akademika di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
  17. Prinsip Inovatif, yaitu bahwa pelaksanaan Kebijakan SPMI berfokus kepada pencarian solusi dan kebaharuan.
  18. Prinsip Pemikiran Kritis, yaitu bahwa pelaksanaan Kebijakan SPMI didasari dari ide dan pemikiran kritis dari segenap civitas akademika.
  19. Prinsip Berwawasan Lingkungan, yaitu bahwa pelaksanaan Kebijakan SPMI berorientasi pada wawasan lingkungan